Tampilkan postingan dengan label Warta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Warta. Tampilkan semua postingan
Pengantin Baru Bunuh Diri dengan Lompat ke Sungai
Warga Desa Pappa', Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan aksi bunuh diri seorang perempuan yang baru saja melangsungkan pernikahannya. Akibat dari peristiwa ini, jalur trans Sulawesi macet total hingga beberapa kilometer, Selasa (10/6/2014).
Saat itu, Mardiana (18) baru saja tiba dari kediaman suaminya di Makassar sekitar pukul 07.00 Wita. Dia sempat mampir di rumah kakaknya dengan menggunakan angkutan umum.
Namun, tak sempat masuk ke rumah kakaknya, korban kemudian pamit untuk membeli buah. Bukannya membeli buah namun korban malah menuju Jembatan Pappa' yang hanya berjarak 70 meter dari rumah kakaknya.
"Baru turun dari petepete (angkot), katanya mau pergi buah-buahan tapi ternyata pergi lompat di jembatan," kata Jumariah (21), kakak korban.
Saat ditanya, kemungkinan motif adiknya melakukan aksi bunuh diri, keluarga korban belum mengetahuinya.
"Saya tidak tahu apakah dia pernah bertengkar sama suaminya atau tidak," tutur Jumariah.
Sementara itu, salah seorang saksi mengaku bahwa dirinya tengah berada di atas kendaraan saat menyaksikan korban memanjat tiang pembatas jembatan dan langsung melompat.
"Kalau saya lihat murni bunuh diri karena tiba tiba menyeberang baru langsung manjat baru lompat," kata Nirwan.
Hingga saat ini, ribuan warga memadati lokasi baik di atas jembatan maupun di tepi sungai menyaksikan proses pencarian korban dan mengakibatkan kemacetan panjang hingga 3 kilometer.
Proses pencarian sendiri dilakukan dengan cara manual lantaran kurangnya peralatan dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) setempat.
"Air tidak mengalir dan kedalaman sekitar 2 sampai 3 meter tapi kami kekurangan alat termasuk alat selam kami tidak miliki," ujar Saharuddin, Kepala BNPD Takalar.
Sumber: KOMPAS.com
Brigadir Rudy Soik Bakal Terkena Sanksi Disiplin, Kenapa?
Brigpol Rudy Soik, mantan penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini bertugas sebagai anggota Polres Timor Tengah Selatan (TTS), bakal terkena sanksi disiplin dari kesatuannya.
Rudy adalah polisi yang melaporkan Kombes Mochammad Slamet, yang tak lain adalah atasannya, ke Komnas HAM.
Kepala Polres TTS Ajun Komisaris Besar Agus Hermawan, Senin (1/9/2014), mengatakan, sanksi yang dikenakan terkait dengan pilihan Rudy yang meninggalkan tugas selama lebih dari 20 hari, tanpa memberitahukan alasan kepada pimpinan.
"Sekarang kita masih hitung berapa hari dia tidak masuk. Untuk sanksi disiplin itu, tidak ada kaitannya dengan laporannya ke Komnas HAM," kata Agus Hermawan.
Menurut Agus Hermawan, laporan Rudy ke Komnas HAM itu merupakan hak Rudy untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini tidak dipersoalkan.
Rudy tercatat mulai bertugas di Polres TTS sejak 12 Juni 2014. Setelah itu, dia menghilang tanpa alasan, dan baru kembali bertugas pada 9 Juli 2014. Rudy kemudian menghilang lagi hingga kini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rudy mengadukan Mochammad karena menghentikan secara sepihak penyidikan kasus calon TKI ilegal yang sedang ia tangani. Kasus itu, kata Rudy, berawal pada akhir Januari 2014 lalu. Ketika itu ia bersama enam temannya di Ditreskrimsus Polda NTT melakukan penyidikan terhadap 26 dari 52 calon TKI yang diamankan karena tak memiliki dokumen.
Sebanyak 52 TKI itu direkrut PT Malindo Mitra Perkasa dan ditampung di wilayah Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Penyidikan pun dimulai, dan Rudy merasa menemukan bukti yang cukup. Namun, pada saat ia hendak menetapkan tersangka, datanglah perintah sepihak dari Direskrimsus Kombes Mochammad Slamet yang memintanya untuk menghentikan kasus tersebut tanpa alasan.
Rudy mengaku siap dipecat dari keanggotaannya sebagai polisi jika terbukti bahwa laporan yang diadukannya adalah rekayasa. Sementara itu, jika sebaliknya, maka dia meminta masyarakat dan pemerintah untuk menghukum komandannya itu.
Selain itu, Rudy meminta Polda NTT untuk tidak memperlakukannya seperti musuh bagi polisi. Sebab, dia dan komandannya adalah anggota polisi aktif.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/09/01/brigadir-rudy-soik-bakal-terkena-sanksi-disiplin-kenapa
TKI NTT Kabur dari PT Malindo
Pada tanggal 25 Agustus 2014, salah satu dari sekitar 30 orang TKI asal NTT yang ditampung di Balai Latihan Kerja (BLK) milik PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) berinisial FG, kabur dari BLK yang beralamat di Depok, Jawa Barat.
Demikian anggota DPD RI asal NTT, Sarah Lery Mboeik, kepada Pos Kupang melalui telepon dari Jakarta ke Kupang, Jumat dan Sabtu (29-30/8/2014).
Setelah kabur, jelas Sarah, FG tinggal di rumah keluarganya. Pada Kamis (28/8/2014), demikian Sarah, FG meminta pertolongan. Pasalnya, lanjut Sarah, FG khawatir tindakannya melarikan diri dari PT MMP akan berdampak hukum.
"Kemarin (Kamis) dia telepon saya minta tolong. Padahal hari itu saya ada rapat dengan Komisi XI, akhirnya saya tidak ikuti rapat. Saya bersama beberapa wartawan jenguk FG. Sekarang dia ada di Jakarta Timur, di rumah salah satu temannya dan didampingi psikolog," kata Sarah.
Ia menjelaskan, dari pertemuannya dengan FG diperoleh informasi bahwa FG adalah TKI asal NTT. Keberangkatannya ke Jakarta sudah ada surat izin dari suami dan keluarga. Namun sampai di tempat penampungan (BLK milik MMP), ada beberapa kejadian yang membuat FG tidak betah.
"Sampai di sana, kata FG tasnya dibongkar, HP, kartu sehat dan KTP diambil petugas di BLK. Mereka sekitar 30 orang di sana tidak boleh keluar. Makan dua kali sehari, tapi mereka tidak boleh pegang duit. Mereka sudah ditampung antara empat bulan sampai enam bulan," ungkap Sarah mengutip cerita dari FG.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/09/01/tki-ntt-kabur-dari-pt-malindo
Batam Paling Banyak Berangkatkan TKI Ilegal
BADAN Nasional Penanggulangan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperketat jumlah TKI yang ke luar negeri. Hal itu dilakukan dengan pengurangan pintu masuk pengiriman TKI.
Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, pengurangan pintu masuk itu utamanya untuk memudahkan pengawasan TKI ilegal. “Harus diperketat dengan membuka satu pintu saja. Itu masukan dari Imigrasi,” katanya, Senin (1/9).
Menurut dia, banyaknya pintu masuk pelabuhan laut di Malaysia dan Indonesia membuat pengawasan lalulintas TKI menjadi sulit dan memicu banyaknya TKI ilegal. Karena itu, pengurangan pintu masuk TKI ke Malaysia dipercaya menjadi solusi bagi upaya mengurangi TKI ilegal sekaligus memudahkan pengawasan lalu-lintas manusia di perbatasan antarnegara.
Dengan satu pintu masuk di Malaysia, maka jumlah TKI yang masuk dapat lebih terpantau. Saat ini ada tiga pintu masuk melalui transportasi laut dari perairan Batam dan sekitarnya, di antaranya Pelabuhan Stulang Laut dan Tanjung Belungkor.
“Yang kami pikirkan, dua ditutup. Jadi yang di Stulang Laut saja. Tapi itu harus dirundingkan dulu,” kata dia. BNP2TKI akan segera mengirimkan kawat ke Kedutaan Besar RI di Malaysia untuk mengajukan usulan itu.
Nantinya, pihak KBRI yang akan mendiskusikannya dengan pemerintah Malaysia. Sementara di dalam negeri, BNP2TKI akan melaporkan usulan pihak Imigrasi Batam itu kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan 17 kementerian dan lembaga yang mengurus masalah TKI.
Dia mengakui, dibandingkan dengan daerah lain, Batam menjadi tempat paling banyak memberangkatkan TKI ilegal. Baik melalui jalur resmi maupun lewat pelabuhan tikus.
Sumber: http://www.vnewsmedia.com/pintu-pengiriman-tki-dikurangi/
Roy Suryo Kena "Tipu" ABG yang Tak Paham Internet
Kepala Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Tisnaya, mengaku kaget warganya diamankan polisi lantaran diduga melakukan penipuan kepada Menpora Roy Suryo. Dikatakannya, Ab alias Gemblo, anak buruh tani yang hanya lulusan Madrasah Tsanawiyah.
“Setelah saya datangi ke rumahnya, pihak keluarganya mengatakan benar bahwa Ab yang akrab dipanggil Gemblo itu diamankan polisi gara-gara diduga menipu menteri. Tapi, keluarganya bilang Gemblo hanya sebagai korban saja, karena dimanfaatkan oleh temannya. Menurutnya, Gemblo tidak paham internet,” ujar Tisnaya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, KRMT Roy Suryo Notodiprojo, melaporkan seorang remaja, Ab alias Gemblo (16) atas kasus penipuan yang dialaminya.
Roy Suryo ditipu, lantaran membeli sepeda fixie kepada Gemblo melalui media online. Namun, setelah dibayar melalui transfer bank, sepeda yang ditawarkan itu tidak ada.
Akibat perbuatannya itu, remaja asal Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu itu kini diamankan.
Kasus penipuan tersebut dilaporkan Roy Suryo, ke Polres Indramayu. Sebelumnya, polisi melacak akun tersangka kemudian terungkap bahwa pemiliknya warga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, bernama Ab alias Gemblo.
Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintono melalui Kasat Reskrim AKP Wisnu Perdana Putra, membenarkan kasus penipuan tersebut. Aksi penipuan itu terjadi, bermula setelah tersangka memajang foto satu unit sepeda fixie melalui media sosial OLX.co.id. Glembo juga mencantumkan nomor telepon serta nomor pin Blackberry (BB) di foto tersebut.
Sepeda fixie di media sosial itu, kemudian dilihat oleh Roy Suryo, hingga akhirnya berminat untuk membeli. Roy Suryo yang juga pakar telematika itu, kemudian meminta pertemanan sekaligus menginvite pin BB Gemblo. Setelah itu komunikasi melalui media sosial itu berlanjut, hingga akhirnya terjadi transaksi.
Setelah keduanya sepakat dengan harga sepeda fixie yang dijual seharga Rp1 juta itu, Roy Suryo kemudian mentransfer uang ke rekening tersangka. Namun setelah ditunggu beberapa hari, sepeda fixie yang sudah dibelinya itu tak kunjung datang. Roy Suryo akhirnya sadar, bahwa dirinya ditipu, kemudian melaporkannya ke polisi.
“Setelah menerima laporan, kami kemudian melacaknya, hingga akhirnya berhasil mengungkap kasus ini. Ternyata pelakunya seorang remaja, warga yang tinggal di Desa Sumuraden, Kecamatan Sukra,” ujar Wisnu, kepada wartawan, Senin (1/9).
Menurut Wisnu, tersangka dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, sehingga dapat dijerat Pasal 45 Ayat 2 dan pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
Menteri Roy Suryo Ditipu, Netizen Malah Tertawa
Roy Suryo, tampaknya memang tokoh antagonis di dunia maya. Ketika Menteri Pemuda dan Olah Raga itu terkena musibah, ditipu saat belanja sepeda secara online, linimasa malah menertawakannya.
Sebagaimana diberitakan kompas.com, ceritanya Pak Roy melihat iklan sepeda Fixie di situs jual beli online OLX.or.id. Pada 20 Agustus lalu, sang menteri mengontak pemuda G untuk betransaksi. Mereka berkomunikasi lewat SMS, dilanjut dengan BlackBerry Messenger.
G menawarkan beberapa model sepeda lewat kiriman foto. Akhirnya, Pak Roy memilih sepeda Fixie berwarna pink hitam seharga Rp890.000 (belum termasuk ongkos kirim). Sebagaimana jual beli online biasa, pembeli kemudian mentransfer uang ke rekening penjual. Pak Roy mentransfer Rp1 juta.
Setelah uang dikirim, G mengabari Pak Roy bahwa sepeda yang dipilih habis. Katanya, ada yang memborong. Ia lalu minta tambahan waktu dua hari untuk mendatangkan barang baru. Namun, setelah dua hari, barang tetap belum sampai.
Pak Roy lalu minta uangnya dikembalikan. Tetapi, G menolak. Malah, pemuda tersebut minta tambahan Rp500.000. Pak Menteri akhirnya melaporkan G ke polisi. Dengan cepat, penipu tersebut dapat ditangkap. Ternyata, ia seorang ABG.
Kabar Menpora Roy Suryo tertipu saat belanja online pertama kali diberitakan Selasa, 2 September lalu, dan kemudian menyebar.
Lalu, bagaimana tanggapan netizen atas musibah yang menimpa Pak Roy? Ternyata, banyak yang malah menertawakan kemalangan sang menteri. Ada yang mengaitkan kasus ini dengan status Roy Suryo sebagai pakar telematika. Mereka berpikir, kok bisa seorang pakar telematika—yang juga seorang menteri—tertipu saat jual-beli online?
Roy Suryo ditipu sama penjual online, lucu juga…
— mitora (@mitra_wulandari) September 2, 2014
LOL “@eggstone: Bahahahaha, baru tau Roy Suryo kena tipu beli sepeda di internet.”
— Pandji Pragiwaksono (@pandji) September 1, 2014
Barusan nemu ini. Isinya Roy Suryo ditipu bocah Indramayu. Saraaaaap :)) http://t.co/Dot3zL0jVy
— Bayu Pramesti (@BayuPramesti) September 3, 2014
*bersyukur* @KartikaDjoemadi: Pakaaarrr @JlNMENKEN: Jenius @Terasposcom: Beli Sepeda di Online Shop, Roy Suryo Ditipu http://t.co/vcjHNzQ2ef
— Erykar (@erikarlebang) September 3, 2014
pakar telematika kok ketipu onlineshop :))) -> Menpora Roy Suryo Kena Tipu | Pikiran Rakyat Online http://t.co/sfa1T5LuW5
— Khusnur Rofiq (@KhusnurRofiq) September 2, 2014
Saat itu dia lupa password Kepakaranya RT @AfirantiAndi Pakar Telematika “Roy Suryo” Ditipu Bocah Umur 15 Tahun: http://t.co/1POOmNvCYh
— Tj. wibowo (@cahyowib) September 4, 2014
Pakar telematika ko bisa kena tipu abg hahaha "@kompascom: Roy Suryo Kena Tipu ABG Saat Beli Sepeda Fixie … http://t.co/YWy7DgLL8c
— Kalyana Leksono (@kalyaya) September 4, 2014
Roy Suryo saja masih bisa kena tipu belanja online RT @Metro_TV: Ini Kronologis Penipuan yang Menimpa Roy Suryo http://t.co/ezhqI3KLAT
— pradhana (@pradhanafx) September 2, 2014
Hahahaha, mentri kok ketipu..hadeu.. "@WartaKota: Menpora Roy Suryo Ditipu ABG Beli Sepeda di Situs Jual Beli Online http://t.co/UcakIadlEd"
— Ivan (@ivantjiong7) September 4, 2014
Menteri kok bisa2nya ditipu? :) @Metro_TV: Roy Suryo: Kalau Bukan Saya yang Jadi Korban, Pasti Penipu Masih Beraksi http://t.co/MW0S1Jvdnj
— HendrA (@bonyoik) September 2, 2014
Ada baiknya kita semua mengambil pelajaran dari kasus ini. Siapun, baik itu pakar telematika, baik itu menteri, apalagi orang biasa, senantiasa harus berhati-hati saat bertransaksi online. Waspadalah!
Sumber: http://boomee.co
Polisi Tangkap Penipu Roy Suryo
Polisi menangkap pelaku penipuan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pelaku ternyata pelajar putus sekolah SMK di Indramayu, Jawa Barat.
Penangkapan Ab alias Glembo dilakukan di kediamannya Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Senin (1/9/2014).
Kasat Reserse Kriminal Polres Indramayu AKP Wisnu Perdana Putra menjelaskan, penangkapan tersebut berdasarkan pelaporan Roy Suryo pekan lalu kepada aparat Kepolisian.
“Modus operandi yang dilakukan tersangka yakni dengan memasang foto satu unit sepeda bernilai jutaan rupiah di situs jual beli on line,” kata Wisnu kepada wartawan.
Roy Suryo yang berminat barang tersebut, selanjutnya menghubungi tersangka untuk melakukan transaksi. Setelah komunikasi terjalin, korban selanjutnya mentransfer sejumlah uang.
Setelah beberapa hari pengiriman uang ternyata barang yang ditransaksikan tak kunjung dikirimkan. “Tersangka akan dijerat dengan Pasal 45 ayat 2 dan pasal 51ayat 2 UU ITE,” tuturnya.
Sementara itu, Glembo mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 25 kali. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Indramayu.
Sumber: http://bandung.okezone.com/read/2014...nipu-roy-suryo
Menpora Roy Suryo Kena Tipu
Seorang penipu yang beroperasi lewat situs jual beli bernama OLX.co.id berhasil ditangkap anggota Polres Indramayu. Menteri Pemuda dan Olah Raga, Roy Suryo Notodiprojo disebutkan menjadi korbannya.
Kapolres Indramayu Wahyu Bintono melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu, Wisnu Perdana Putra mengatakan, tersangka diketahui bernama Absori alias Glembo bin Abdul Khanan. Dia ditangkap di kediamannya di Desa Sumur Adem Timur, Blok Janaka, Kecamatan Sukra.
Wisnu menyebutkan, modus yang dilakukan tersangka adalah memasangkan barang yang hendak dijual di situs OLX.co.id. Pembeli yang berminat kemudian disuruh mentransferkan sejumlah uang ke rekeningnya.
Namun demikian, barang yang dipajang di situs tersebut tidak pernah dikirimkan ke pembelinya. "Tersangka menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik," ujarnya, Senin (1/9/2014).
Dia menyebutkan, Menpora Roy Suryo Notodiprojo pun menjadi korbannya. Saat itu, Roy berminat membeli sepeda fixie yang dipajang di situs OLX.co.id oleh tersangka. Sebelumnya, tersangka terlebih dahulu mencantumkan nomor telepon dan pin blackberry-nya di situs tersebut.
"Setelah menginvite bbm tersangka, korban kemudian bertransaksi melalui media sosial blackberry messengger. Setelah menyetujui harga sepeda fixie tersebut, korban kemudian mengirimkan uang senilai Rp 1 juta," katanya.
Namun demikian, Wisnu mengatakan, sepeda fixie yang dipesan oleh korban ternyata tidak kunjung datang setelah ditunggu beberapa hari. Akhirnya, korban pun melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Dia mengatakan, tersangka ditangkap pada Jumat (22/8/2014) lalu. Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa satu unit handphone merk Mito Type A350 warna hitam dengan nomor kartu perdana 087828522757.
Wisnu menambahkan, saat ini tersangka dikenakan Pasal 45 Ayat 2, dengan kurungan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 51 Ayat 2 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 12 miliar.
Menurutnya, telah cukup lama tersangka melakukan penipuan melalui internet. Korbannya pun masih ada lagi. "Dengan adanya kasus ini, kami mengharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika bertransaksi melalui internet," tuturnya.
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/295134
Roy Suryo Kena Tipu ABG di Situs Jual Beli Online
Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjadi korban penipuan melalui situs jual beli online OLX.or.id. Hal itu terjadi ketika Roy melakukan transaksi pembelian sebuah sepeda Fixie melalui iklan yang terpasang pada situs tersebut.
Mulanya, transaksi tersebut terjadi antara Roy dan seorang pelaku berinisial G (16) pada 20 Agustus 2014. Transaksi dilakukan melalui percakapan SMS yang dilanjutkan melalui BlackBerry Messenger (BBM) antara Roy dan pelaku.
Pelaku menawari beberapa model sepeda kepada Roy. "Tersangka kemudian kirim foto-foto sepeda," kata Roy dalam percakapan via BBM kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2014).
Setelah menerima beberapa foto, Roy berminat untuk membeli sebuah fixie berwarna pink hitam yang ditawari pelaku. Pelaku menyanggupi dan meminta Roy mengirim alamat lengkap dan nomor ponsel.
Sepeda yang dipesan Roy akan dikirim pelaku dari Subang, Jawa Barat. Harga sepeda yang dijual pelaku Rp 890.000 belum termasuk ongkos kirim. Pelaku menawari pilihan apakah pengiriman dilakukan melalui jasa kereta api atau kargo.
Roy memilih jasa kargo karena sepeda dijanjikan diantar ke alamat Roy, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Oke, jadinya saya pakai kargo saja ya, kebetulan besok agak repot kalau harus ambil di stasiun," kata Roy kepada pelaku. Lalu, disepakati harga pembelian dan ongkos kirim sebesar Rp 1.000.000.
Pelaku meminta Roy untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Muhlisin. "Saya kemudian transfer Rp 1 juta melalui M-BCA. Saya juga kirim screenshot M-BCA- nya," ujar pengamat telematika itu.
Setelah uang ditransfer, pelaku mengabari Roy bahwa sepeda yang diinginkan ternyata sudah habis. Pelaku beralasan, sepeda itu diborong pembeli dan meminta waktu dua hari untuk mendatangkan lagi.
Namun, setelah dua hari, alasan kembali diberikan pelaku. Pelaku menawari sepeda dengan warna lain. Akhirnya Roy menyetujui asalkan tidak berganti tipe.
"Makanya kemarin kalau memang stoknya tidak ada, seharusnya tidak kirim gambar dulu. Saya kan baru diberitahu sesudah transfer," kata Roy kepada pelaku.
Roy lantas meminta pelaku mentransfer balik uang yang telah dikirimkannya. Ia merasa pembelian ini sudah tidak sesuai perjanjian semula. "Dari sini tersangka semakin jelas modus penipuannya," ujar Roy.
Pelaku menolak mengembalikan uang dengan alasan bahwa jika sudah transfer, pembelian harus jadi. Apabila batal, maka uang akan hangus. Roy mengaku sudah mengingatkan pelaku untuk mengurungkan niatnya. Sebab, pelaku tak beriktikad baik dan tidak sesuai perjanjian.
Namun, pelaku tidak berhenti dan meminta uang tambahan Rp 500.000 untuk menyediakan model sepeda tersebut. Roy kemudian memberikan pilihan agar pelaku mengirim sepeda seperti yang diorder atau mentransfer balik uang.
Karena tak dikirimkan, akhirnya Roy melaporkan pelaku ke kepolisian. Roy mengklaim, pelaku tertangkap berkat metode CDRI yang ia terapkan dan informasikan ke polisi.
"Akhirnya bisa terlacak, juga rekening banknya sudah diblokir sebelumnya. Jadi seandainya dia tidak 'ketemu saya', mungkin masih beraksi hingga hari ini dan korbannya tambah," ujar Roy.
Sumber: KOMPAS
Mabes Polri Klarifikasi Kasus Brigpol Rudy
Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah mengklarifikasi laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik terkait penghentian penyelidikan kasus 52 calon tenaga kerja Indonesia yang ditampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP).
Hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.
Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sam Kawengian, mengatakan hal itu di Mapolda NTT, Jumat (29/8/2014). Ia menjelaskan, karena tidak ada unsur pidana, maka kasus itu tidak diproses hukum lebih lanjut.
Kesimpulan itu, lanjut Sam, diambil Propam Mabes Polri setelah tim turun ke Kupang pekan lalu. Tak hanya itu, demikian Sam, tim dari Divisi Propam Mabes Polri juga melakukan klarifikasi ke PT MMP di Jakarta dan cabangnya di Kupang.
Setelah pemeriksaan dan klarifikasi, jelas Sam, tim tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, jajarannya tidak menindaklanjuti proses hukum dengan pidana umum seperti dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Tentang keberadaan PT MMP, Sam menjelaskan, sudah dua kali perusahaan itu dilaporkan terkait dugaan kasus perdagangan orang. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, tidak ditemukan unsur tindak pidana.
"Terakhir ditangani Polres Kupang Kota. Hasilnya juga tidak ditemukan unsur tindak pidana," kata Sam.
Mengenai hadirnya Direktris PT MMP mengisi acara dalam perayaan HUT Polri di Mapolda NTT beberapa waktu lalu, Sam mengatakan, keluarga besar Direktris PT MMP juga berasal dari kalangan polisi.
Untuk itu, tegas Sam, sangat wajar bila direktris perusahaan tersebut tampil mengisi acara lantaran keluarga besarnya juga polisi. Bahkan, lanjutnya, direktris PT MMP itu saat ini sudah menjadi istri sah dari salah satu perwira polisi yang bertugas di Jakarta.
Ditanya informasi adanya penyekapan 36 orang calon TKI di PT MMP di Depok, Sam mengatakan, ia sudah koordinasi dengan Polres Depok. Hasilnya, tidak ada penyekapan terhadap 36 orang calon TKI yang dikabarkan pihak lain.
Ia membenarkan ada satu calon TKI dari Kupang yang kabur dari tempat penampungan. Calon TKI itu kabur lantaran mengikuti suaminya yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Kupang Kota dalam kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/08/30/mabes-polri-klarifikasi-kasus-brigpol-rudy
Dirut PT Malindo Melawan
Direktur Utama dan Komisaris PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), Ariyanisti Zulhanita PB alias Alya, angkat bicara. Alya menyatakan perusahaannya tidak terlibat dalam kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal NTT.
Jika terlibat, tegas Alya, sudah pasti perusahaannya tidak lagi beroperasi di Jakarta dan NTT. Namun buktinya, hingga kini perusahaannya masih tetap eksis merekrut TKI dari NTT.
"Kalau main api nanti kena asapnya dan terbakar," kata Alya saat dihubungi melalui telepon genggamnya dari Kupang ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/8/2014) siang.
Alya dihubungi terkait nama PT MMP yang diduga terlibat dalam kasus perekrutan TKI ilegal asal NTT. Alya yang mengaku berada di Medan saat ini, mengatakan, perusahaannya adalah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) legal sehingga proses perekrutan TKI pun, termasuk TKI asal NTT, dilakukan secara legal pula.
"Jika kami ilegal, yang pasti kami bisa diproses hukum. Dan, pastinya kami (PT MMP) sudah ditutup. Yang namanya gosip boleh, berkomentar, opini, itu hak mereka. Nanti balik ke mereka sendiri. Kalau jelek didengarin nggak maju-maju. Buktikan secara hukum. Buktikan saja kalau ilegal, nggak mungkin sampai sekarang (PT MMP) berdiri tegak," tandas Alya.
Ditanya mengenai pemeriksaan terhadap PT MMP terkait kasus TKI Illegal asal NTT, Alya mengaku pemeriksaan itu sering terjadi. Namun pemeriksaan itu adalah pemeriksaan rutin yang tidak saja dilakukan polisi tapi juga terhadap PT MMP pusat di Jakarta maupun cabangnya di NTT.
"Saya kira polisi punya agenda, di mana akan mengecek di setiap PT, tidak kami saja. Sama kayak polisi lalulintas melakukan tindakan tilang, mana yang salah, itu yang diproses. Kami pernah disidak. Tapi itu bukan berarti jelek. Pernah dicek, boleh ditanya ke polisi. Izinnya lengkap. Setiap tahun, bukan hanya polisi, BNP pusat pernah juga (memeriksa PT MMP). Di Jakarta apalagi, sering. Di Kupang hanya cabang," ujar Alya.
Namun dalam pemeriksaan itu, demikian Alya, tidak ditemukan hal-hal yang ilegal sehingga PT MMP tetap beroperasi. Ditanya apakah PT MMP pernah dipanggil untuk kepentingan pemeriksaan terkait kasus TKI legal di NTT, Alya memastikan tidak pernah.
Ditanya dugaan kedekatannya dengan oknum petinggi Polda NTT sehingga kemungkinan kasus-kasus TKI ilegal asal NTT yang direkrut PT MMP dan diproses Polda NTT tidak sampai di pengadilan, Alya menilai itu hanya gosip. "Tidak pernah ada. Itu gosip. Kayak berita zaman dahulu," tandas Alya.
Alya yakin polisi profesional dalam menangani perkara. "Polisi sangat profesional dan saya yakin itu. Polisi ada lebih dari 10 ribu di Kupang. Masa dari 10.000, saya main mata. Saya yakin mereka idealis dan profesional," kata Alya.
Meski demikian, Alya mengatakan, ia siap diperiksa jika memang diperlukan. "Siap. Sebagai WNI saya siap diperiksa," ujarnya.
Alya mengatakan, PT MMP masih rekrut TKI asal NTT. Dalam sebulan sekitar 50-70 orang NTT yang direkrut dari PT MMP cabang Kupang.
"Itu legal semua. Saya bosan dari bulan Januari saya klarifikasi ke Kupang. Katanya Malindo itu dibeking ini itu. Memangnya Malindo dibekingi presiden? Kami bukan apa-apa kok. Bukan anak siapa-siapa," tegas Alya.
Ditanya asrama penampungan TKI milik PT MMP, Alya mengatakan, mereka memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri. Jika penuh mereka bekerja sama dengan BLK lainnya.
Ditanya lagi apakah BLK PT MMP representatif untuk menampung para TKI, Alya mengatakan, silakan tanya kepada pemerintah karena pemerintah yang memeriksa, menilai dan memberikan izin.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/08/30/komisaris-pt-mmp-main-api-terbakar
DPR-DPD Dukung Rudy Soik
Anggota DPR RI, Fary Dj Francis, dan anggota DPD, Sarah Lery Mboeik, mendukung sepak terjang anggota Polda NTT, Brigpol Rudy Soik, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan.
Pada Kamis (28/8/2014), dua wakil rakyat asal NTT itu menerima kunjungan Brigpol Rudy Soik di Sekretariat DPR RI, Jakarta.
"Tadi Brigpol Rudy ketemu saya dan Ibu Sarah. Dia sedang berada di Jakarta dan ketemu kami untuk memberinya penguatan. Sebagai wakil rakyat asal NTT, saya mengatakan mendukung Pak Rudy untuk mendukung kebenaran dan keadilan. Apa yang diperjuangkannya sudah benar sehingga memang patut didukung," ujar Fary Francis yang dihubungi melalui telepon, Kamis (28/8/2014) malam.
Politikus Partai Gerindra ini, mengatakan, saat bertemu, Rudy banyak menceritakan perjuangannya dalam mengungkap kasus trafficking ini. Ia mengatakan, Rudy berharap, dengan adanya dukungan dari berbagai lapisan, dia akan terus berjuang meski akan mendapat banyak tantangan.
Fary mengaku, ia memberi beberapa pesan kepada Rudy agar tetap berjuang sesuai koridor hukum yang berlaku. "Saya bilang kepadanya agar kalau memang kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan, jangan pernah menyerah. Jalan terus sesuai jalur dan prosedur hukum yang berlaku," kata Fary.
Terkait laporan Rudy, Fary mengatakan akan menghubungi para pejabat di Polda NTT untuk mendapatkan klarifikasinya.
"Saya akan hubungi Pak Kapolda atau pejabat Polda lainnya. Saya juga banyak mendengar ada teman-teman di NTT yang berjuang mendukung Brigpol Rudy. Intinya, kebenaran dan keadilan harus terus diperjuangkan," tegasnya.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/08/29/dpr-dpd-dukung-rudy-soik
PMKRI Imbau Masyarakat Jadikan Trafficking Masalah Bersama
Dukungan terhadap Brigpol Rudy Soik, terus berdatangan. Tujuannya agar Rudy mendapat penguatan dan motivasi agar kasus-kasus penanganan mafia TKI di NTT dapat terbongkar.
Untuk itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggelar aksi di depan markas Polda NTT. Koordinator Aksi, Saturminus Jawa mengatakan, Rudy Soik adalah pahlawan yang mengungkapkan kebobrokan dan kemunafikan atas masalah trafficking. Sebagai salah satu aparat sipil negara lanjutnya, Polda NTT seharusnya menegakkan kebenaran dan keadilan dalam berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk masalah trafficking. Tetapi sebaliknya, Polda NTT justru menodai atau melacuri suatu kebenaran yang semestinya dijunjung tinggi.
"Kami mengimbau kepada masyarakat agar turut ambil bagian untuk melawan perdagangan manusia, sehingga masalah yang ada menjadi masalah bersama," katanya di Kupang, seperti dilansir Timor Express, Sabtu (30/8/2014).
Dalam aksi tersebut, PMKRI juga menyeruhkan enam butir pernyataan sikap. Pertama; PMKRI mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus perdagangan orang di NTT.
Kedua; mendesak DPRD NTT untuk segera memanggil Kapolda NTT guna meminta penjelasan terkait laporan Brigpol Rudy Soik.
Ketiga: PMKRI mendukung tindakan yang dilakukan Brigpol Rudy Soik yang membongkar, melawan, dan memberantas perdagangan orang di NTT.
Keempat; Dengan tegas, PMKRI meminta kepada Pemprov NTT dan Pemkota Kupang segera menertibkan dan menutup PJTKI ilegal yang berpotensi mempraktekan perdagangan orang.
Kelima; PMKRI mengutuk keras tindakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang tidak manusiawi tersebut.
Keenam; PMKRI meminta kepada Kapolri untuk melindungi Brigpol Rudy Soik yang terancam di pecat dari satuan kepolisian akibat telah membongkar mafia trafficking.
Sumber: http://www.timorexpress.com
Kapolda NTT Bantah Kenal Oknum PT Malindo
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana mengatakan bahwa proses mutasi perwira tinggi (Pati) di lingkungan Polri murni program Mabes Polri. Bukan karena adanya aduan Brigpol Rudy Soik ke Komnas HAM, LPSK, Ombudsman RI, dan lembaga lainnya.
Karena itu, Untung Yoga mengatakan, dirinya akan resmi berpindah tugas dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim) Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri yang bertempat di Lembang, Bandung.
"Jika Anda (Wartawan, Red) menilai kalau mutasi ini terkait dengan pengaduan Rudy Soik, itu dosa Anda. Saya tegaskan, saya bukan malaikat. Bukan juga Tuhan. Jadi setiap penilaian buat saya, saya akan terima," ungkap Untung Yoga kepada koran ini usai pertemuan Forkompimda NTT dengan Dirjen Kesbangpol Kemdagri di ruang Kerja Gubernur NTT, Jumat (29/8/2014).
Kapolda bahkan membantah bahwa, pengaduan Brigpol Rudy terkait penghentian penyidikan kasus perekrutan 52 calon TKI yang diduga illegal di Kota Kupang Januari 2014 lalu itu tanpa alasan jelas.
Untung Yoga mengatakan, meskipun perkara sudah digelar di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, namun dirinya belum mendapat informasi secara resmi. Dan secara teknis, tidak ada unsur penghentian perkara. Sebab apabila itu diselidiki, tentu yang dipersoalkan bukan TKI, melainkan siapa yang melakukan perekrutan TKI dan itu tentu akan diselidiki.
Jenderal bintang satu ini menambahkan, pengaduan Brigpol Rudy hanyalah faktor manajerial sebab Rudy Soik bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Normalnya, kata Kapolda, penanganan masalah trafficking ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Dan merupakan hal yang wajar jika Rudy Soik membantu di Krimum. Akan tetapi, setelah penanganan, semua dikembalikan ke Krimum.
"Boleh-boleh saja membantu tetangga. Tetapi setelah penanganan, ya kita kembalikan ke Krimum. Dan kita pertanyakan kenapa Rudy Soik ngotot?" tanya Kapolda.
Soal adanya embusan kabar miring Kapolda memiliki hubungan pertemanan atau mengenal oknum di PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) yang merekrut 52 tenaga kerja itu, langsung dibantah mantan Wakapolda Bali ini. "Meski sudah setahun lebih bertugas di NTT, saya tidak mengenal sama sekali orang di lingkup PT MMP," tegas Untung Yoga.
Sementara itu, pasca putusan Mabes Polri bahwa keputusan penghentian penyelidikan kasus dugaan human trafficking oleh Direktur Reskrimsus Polda NTT, Kombes Pol Mochammad Slamet, dinilai prematur, Polda NTT langsung bergerak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Penyelidikan lanjutan bertujuan menemukan bukti awal yang cukup, dan ini tak lagi ditangani Ditreskrimsus, namun langsung dibawah kendali penyidik Ditreskrimum selaku satuan yang membidani masalah human trafficking.
Kabid Humas Polda NTT, AKBP Okto Riwu, yang dikonfirmasi kemarin (29/8/2014) mengatakan, Ditreskrimum telah membentuk tim untuk melidik kasus dugaan perdagangan orang terhadap 52 calon tenaga kerja asal NTT yang direkrut PT. MMP.
Terkait kasus yang dilaporkan Rudy Soik, kata Okto, tetap ditangani pihak Mabes Polri selaku penerima laporan. "Mabes tangani laporan Rudy Soik terkait penghentian penyelidikan. Itu persoalan interen dalam manajemen penyelidikan," sebut Okto.
Menurut Okto, laporan Rudy Soik termasuk dalam koreksi internal, dimana seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada satuan pengawas internal. Namun, faktanya Rudy mengadukan persoalan ini ke satuan eksternal, yaitu Komnas HAM dan Ombudsman.
Bagi Okto, tindakan Rudy seolah-olah telah mem-praperadilan-kan dirinya sendiri, yang mana juga termasuk dalam manajemen penyelidikan kasus dimaksud.
Sebelumnya, Direktur Reskrimum, Kombes Pol Sam Kawengian, menyatakan, penanganan kasus trafficking merupakan domain pihaknya, namun tanpa sepengetahuan dia, telah dilidik Ditreskrimsus. "Tidak masalah mereka (Reskrimsus) lidik, tapi harus dilimpahkan ke kami. Tapi nyatanya mereka tidak limpahkan. Kami biarkan saja, takut dinilai yang macam-macam. Kalo Mabes panggil, saya siap klarifikasi," sebut Sam.
Sumber: http://www.timorexpress.com/kupang-metro/kapolda-saya-bukan-malaikat-bukan-juga-tuhan#ixzz3Bqcs06k4
LPSK: Polri Harus Jamin Rudy Soik
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi, mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memberikan jaminan tidak menjatuhkan sanksi terhadap Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik karena dikhawatirkan akan memudarkan keberanian petugas kepolisian lainnya untuk mengungkapkan dugaan penyelewengan yang terjadi di lingkungan kerjanya.
"LPSK meminta kepada kepolisian untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Rudy Soik karena keberaniannya membongkar dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya," tegas Edwin, dalam rilis LPSK yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Sebelumnya, jelas Edwin, LPSK pada Rabu (27/8/2014) mendampingi Brigpol Rudy Soik ketika menjalani gelar perkara di Badan Reserse Kriminal Markas Besar (Bareskrim Mabes) Polri.
Menurut Edwin yang mewakili LPSK dalam gelar perkara itu, Bareskrim memutuskan untuk melanjutkan kembali penyidikan kasus yang ditangani oleh Brigpol Rudy Soik serta melakukan supervisi atas kasus tersebut.
Edwin menyampaikan, sebagai institusi yang diberikan mandat oleh Undang-Undang No: 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan terhadap whistleblower di lingkungan Polri.
Edwin juga mengatakan, LPSK menginginkan Kepala Kepolisian RI memberikan penghargaan kepada Brigpol Rudy Soik yang dinilai berani mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam penanganan kasus 26 orang dari 52 orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang diduga ilegal.
"Bila semangat Kapolri adalah upaya untuk meningkatkan profesional dan integritas institusi, maka orang seperti Brigpol Rudy harus mendapatkan reward (penghargaan)," kata Edwin.
LPSK memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk memerintahkan jajarannya menggelar perkara atas laporan penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT Brigpol Rudy Soik,atas dugaan penghentian kasus penyidikan TKI ilegal oleh atasannya.
Menurut Edwin, kebijakan tersebut patut diberikan pujian karena dinilai merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemimpin institusi Polri. Edwin juga memberikan apresiasinya kepada Brigpol Rudy Soik yang berani mengungkap dugaan praktik penyimpangan di lingkungan kerjanya.
Polri, lanjut Edwin, harus menjadikan kasus Rudy ini sebagai momentum untuk menciptakan kebijakan pengawasan dan sistem whistleblower yang sistematis dan terukur di internal mereka.
"Ini merupakan preseden yang positif bagi Kepolisian dan ke depannya Polri tidak hanya menindaklanjutinya secara ad hoc, tetapi dirumuskan dalam kebijakan institusi dalam rangka pengawasan dan pembenahan untuk menunjang profesionalisme dan integritas Polri," kata Edwin.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/08/31/lpsk-polri-harus-jamin-rudy-soik
Lery Mboeik: Periksa Dirkrimum Polda NTT Terkait Kasus TKI Ilegal!
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan NTT, Sarah Lery Mboeik, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sam Kawengian.
Permintaan Sarah terkait pernyataan Kombes Pol Sam Kawengian, bahwa Propam Mabes Polri telah mengklarifikasi laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, terkait penghentian penyelidikan kasus 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP).
Seperti diberitakan Pos Kupang (30/8/2014), Sam dalam penjelasannya kepada Pos Kupang, Jumat (29/8/2014) menyampaikan bahwa hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan Brigpol Rudy Soik.
Ia menjelaskan, karena tidak ada unsur pidana, maka kasus itu tidak diproses hukum lebih lanjut. Kesimpulan itu, lanjut Sam, diambil Propam Mabes Polri setelah tim turun ke Kupang pekan lalu.
"Saya minta Propam Mabes Polri periksa Dirkrimum, Sam Kawengian karena terindikasi mengabaikan sejumlah kasus TKI yang kami laporkan kepada Polda NTT. Saya siap dimintai keterangan terkait hal itu," tegas Sarah.
Sarah menyatakan, Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian harus membuktikan kasus-kasus yang dihentikan itu memang pantas dihentikan karena alasan hukum, bukan karena unsur lain.
"Selama Dirkrimum Polda NTT tidak bisa membuktikan kasus TKI yang dilaporkan tidak cukup bukti, maka dia terindikasi menjadi akar masalahnya," tandas Sarah.
Sarah juga berharap agar kasus Brigpol Rudy Soik bisa menjadi momentum agar jajaran kepolisian, khususnya di Polda NTT berbenah diri menjadi profesional saat menangani kasus-kasus, termasuk kasus TKI.
"Kasus yang dibuka Rudy Soik harus menjadi momentum agar polisi berbenah diri. Bahwa sebenarnya ada polisi di dalam internal yang tidak suka dengan permainan atasan mereka, dengan mem-beckingi mafia itu. Saya sudah banyak melaporkan kasus human trafficking (perdagangan manusia) kepada Dirkrimum Polda NTT. Namun tidak ada yang diproses sampai tuntas," kata Sarah.
Sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/09/01/periksa-dirkrimum-polda-ntt-terkait-kasus-tki-ilegal
Dir Reskrimum Polda NTT Ngaku Serius Tangani Kasus TKI
Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian, mempertanyakan kasus TKI mana yang tidak serius ditangani jajarannya. Pernyataan itu menanggapi permintaan anggta DPD RI asal NTT, Sarah Lery Mboeik, agar Propam Mabes Polri perlu memeriksa Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian.
Kombes Pol Sam meminta Sarah Lery Mboeik untuk menunjukkan kasus mana yang tidak ditindaklanjuti jajarannya terkait persoalan TKI di NTT. "Apa salah saya. Semua laporan tentang kasus TKI sementara diproses. Sejauh ini kami serius menangani kasus-kasus TKI yang dilaporkan kepada Polda NTT," tegas Sam, kepada Pos Kupang, Sabtu (30/8/2014).
Disampaikan bahwa anggota DPD RI, Sarah Lery Mboeik melaporkannya kepada Propam Mabes Polri, Sam mempersilakannya. Sam kembali menegaskan persoalan TKI yang mana sehingga dirinya harus dilaporkan kepada Propam Mabes Polri.
Pasalnya, demikian Sam, sejauh ini tidak ada kasus TKI yang bermasalah dan terkait dengan dirinya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan NTT, Sarah Lery Mboeik, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sam Kawengian.
Permintaan Sarah terkait pernyataan Kombes Pol Sam Kawengian, bahwa Propam Mabes Polri telah mengklarifikasi laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, terkait penghentian penyelidikan kasus 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP).
Seperti diberitakan Pos Kupang (30/8/2014), Sam dalam penjelasannya kepada Pos Kupang, Jumat (29/8/2014) menyampaikan bahwa hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan Brigpol Rudy Soik.
Ia menjelaskan, karena tidak ada unsur pidana, maka kasus itu tidak diproses hukum lebih lanjut. Kesimpulan itu, lanjut Sam, diambil Propam Mabes Polri setelah tim turun ke Kupang pekan lalu.
"Saya minta Propam Mabes Polri periksa Dirkrimum, Sam Kawengian karena terindikasi mengabaikan sejumlah kasus TKI yang kami laporkan kepada Polda NTT. Saya siap dimintai keterangan terkait hal itu," tegas Sarah.
Sarah menyatakan, Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian harus membuktikan kasus-kasus yang dihentikan itu memang pantas dihentikan karena alasan hukum, bukan karena unsur lain.
"Selama Dirkrimum Polda NTT tidak bisa membuktikan kasus TKI yang dilaporkan tidak cukup bukti, maka dia terindikasi menjadi akar masalahnya," tandas Sarah.
Sarah juga berharap agar kasus Brigpol Rudy Soik bisa menjadi momentum agar jajaran kepolisian, khususnya di Polda NTT berbenah diri menjadi profesional saat menangani kasus-kasus, termasuk kasus TKI.
Sumber: POS-KUPANG.COM
LPSK Minta Kapolri Beri Penghargaan untuk Brigpol Rudy Soik
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menginginkan Kepala Kepolisian RI memberikan penghargaan kepada Brigpol Rudy Soik yang dinilai berani mengungkap dugaan praktik penyimpangan.
"Bila semangat Kapolri adalah upaya untuk meningkatkan profesional dan integritas institusi, maka orang seperti Brigpol Rudy harus mendapatkan reward (penghargaan)," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam rilis LPSK yang diterima ANTARA, di Jakarta, Sabtu.
LPSK memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk memerintahkan jajarannya menggelar perkara atas laporan penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT Brigpol Rudy Soik, atas dugaan penghentian kasus penyidikan TKI ilegal oleh atasannya.
Menurut Edwin Partogi, kebijakan tersebut patut diberikan pujian karena dinilai merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemimpin institusi Polri.
Edwin juga memberikan apresiasinya kepada Brigpol Rudy Soik, yang berani mengungkap dugaan praktik penyimpangan di lingkungan kerjanya.
Polri, lanjutnya, harus menjadikan kasus Rudy ini, sebagai momentum untuk menciptakan kebijakan pengawasan dan sistem "whistleblower" yang sistematis dan terukur di internal mereka.
"Ini merupakan preseden yang postif bagi Kepolisian dan kedepannya Polri tidak hanya menindaklanjutinya secara ad hoc, tetapi dirumuskan dalam kebijakan institusi dalam rangka pengawasan dan pembenahan untuk menunjang profesionalisme dan integritas Polri," ujarnya.
Ia mengemukakan, Polri harus memberikan jaminan untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rudy, karena dikhawatirkan akan memudarkan keberanian petugas kepolisian lainnya untuk berani mengungkapkan dugaan penyelewengan yang terjadi di lingkungan kerjanya.
"LPSK meminta kepada Kepolisian untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Rudy Soik, karena keberaniannya membongkar dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya," katanya.
Sebagai institusi yang diberikan mandat oleh Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan terhadap "whistleblower" di lingkungan Kepolisian.
Sebelumnya, LPSK pada Rabu (27/8) mendampingi Brigpol Rudy Soik, ketika menjalani gelar perkara di Bareskrim, Mabes Polri.
Menurut Edwin yang mewakili LPSK dalam kegiatan tersebut, pihak Bareskrim memutuskan untuk melanjutkan kembali penyidikan kasus yang ditangani oleh Brigpol Rudy Soik serta melakukan supervisi atas kasus tersebut.
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/451042/kapolri-diminta-berikan-penghargaan-untuk-rudy-soik
4 Jam Diperiksa, Florence Ditahan Polda DIY
Postingan Florence, mahasiswa S2 Kenotariatan Universitas Gajah Mada di jejaring sosial Path berbuntut panjang. Bukan saja mendapat kecaman berbagai orang, tapi menjalar ke ranah hukum.
Pagi tadi pukul 10.30 WIB, Florence mendatangi Polda DIY untuk dimintai keterangan. Menurut pengacara Florence, Wibowo Malik, setelah empat jam diperiksa, Florence kemudian ditahan.
Nama Florence ramai diperbincangkan di media setelah dirinya tertangkap kamera wartawan coba menerobos antrean mobil saat akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Yogya. Ramainya pembicaraan tentang Florence membuat sebagian orang tergelitik untuk melihat status-status pada akun jejaring sosial Path miliknya.
"Alasan penahanannya polisi mengatakan karena Flo tidak bersikap kooperatif, karena tidak mau menandatangani BAP," kata Wibowo, di polda DIY, Sabtu (30/08).
Rupanya, beberapa status yang dia unggah bernada menghina Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia mendapat sejumlah kecaman dari warga Yogyakarta dan juga pembullyan di media sosial.
Sumber: Merdeka.com
Selain Mencabuli, Penjual Roti Ini juga Memotret Alat Vital Korbannya
Adam Rizky (20), pemuda penjual roti yang mencabuli anak di bawah umur mengaku tidak melakukan aksi sodomi kepada korbannya. Dia hanya memotret dan meraba serta melakukan tindakan tak senonoh lainnya terhadap alat vital korban.
Dengan melakukan aksi pencabulan seperti itu, dia mengaku sudah puas. "Saya tidak sodomi, hanya memotret, karena mereka menggemaskan," kata Adam di Mapolrestabes Surabaya, Senin (1/9/2014) sore.
Di hadapan polisi, Adam mengaku telah mencabuli 8 anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Selain dilakukan Juni lalu pada dua korbannya, tahun 2002, Adam juga mengaku melakukan hal serupa kepada enam orang anak di bawah umur.
"Korban dicabuli biasanya saat membeli kue di rumahnya. Korban dibujuk untuk masuk ke rumahnya," jelas Kanit PPA Polrestabes Surabaya, AKP Suratmi.
Pelaku sendiri mengakui perbuatannya itu adalah penyakit kelainan. Bahkan pelaku sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama dua tahun pada 2008-2010.
Adam mengaku melakukan tindak asusila karena terobsesi video porno yang selalu ditontonnya saat menjaga warung roti milik keluarganya. Adam yang mengaku pernah kuliah ini dilaporkan salah seorang ayah korbannya ke Polrestabes Surabaya akhir pekan lalu.
Kepada ayahnya, korban mengaku mengalami nyeri di kemaluannya saat hendak buang air kecil. Adam kini meringkuk di tahanan polisi, dan dijerat Pasal 82 UU RI nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sumber: KOMPAS
Langganan:
Postingan (Atom)